Gimana ga panas liat bonus segini..ckckck..masih ada alesan buat ga join??? Move on lah…masa cuma jd penonton aja liat jutawan baru di MOMENT 😚 it’s real…dah gw buktiin sendiri..receh hariannya aja dh bikin girang..ga percaya? Join yu..PM ya BBM 7d10dedb/ Wa 081322377224 – with rahmawaty

View on Path

Iklan

Add a comment November 4, 2014

ISTILAH POPULER PERBANKAN

AGUNAN (COLLATERAL)

Jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian ffasilitas kredit atau pembayaran

ANJUNGAN TUNAI MANDRI (ATM)

Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin lainnya.

BILYET

formulir, nota, dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar

BUNGA BANK (BANK INTEREST)

sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimoan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank terhadap debiturnya.

CEK ( CHEQUE)

perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk

DAFTAR HITAM (BLACK LIST)

daftar nama nasabah perseorangan atau perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat.

DEPOSITO BERJANGKA (TIME DEPOSIT)

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank

GIRO (CURRENT ACCOUNT)

simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya, atau dengan pemindahbukuan

INKASO (COLLECTION)

penagihan cek, wesel, dan surat utang lain kepada penerbit surat berharga dan menerima pembayaran dari bank pembayar (paying bank)

JAMINAN BANK (BANK GUARANTEE)

jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya

KARTU DEBIT (DEBIT CARD)

kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (personal Identification Number)

KARTU KREDIT (CREDIT CARD)

kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepda orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alay pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit

KIRIMAN DANA (FUND TRANSFER)

1. perpindahan dana antar-rekening yang berhubungan atau kepada rekening pihak ketiga

2. kiriman uang luar negeri antara lembaga keuangan pengirim dan lembaga keuangan lain sebagaim penerima

KLIRING (CLEARING)

perhitungan uatang piutang antar para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surta-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan

Add a comment Juni 23, 2009

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

PENILAIAN KESEHATAN BANK

  • Tingkat kesehatan bank:

penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia

Faktor-faktor dalam penilaian kesehatan bank:

–        Capital (permodalan)

–        Asset (kualitas aktiva produktif)

–        Management (manajemen)

–        Earnings (rentabilitas/profitabilitas)

–        Liquidity (likuiditas)

–        Ketentuan lain

  1. Permodalan
  • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio = CAR)
  • Nilai minimum CAR sesuai ketentuan BI disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perbankan
  • Misal minimum CAR=8%,

–        Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat “sehat” dengan nilai 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari 8% maka nilai ditambah 1 hingga maksimum 100

–        Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat “kurang sehat” dengan nilai 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dari 8% nilai dikurangi 1 dengan minimum 0

  1. Kualitas Aktiva Produktif
  • Didasarkan pada dua rasio:

–        Rasio Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif

–        Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Dibentuk (PPAPYD) oleh bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAWD)

  • APYD terhadap AP sebesar 15,5% atau lebih diberi nilai 0 dan setiap penurunan 0,15% dari 15,5% nilai ditambah 1 dengan maksimum 100
  • PPAPYD terhadap PPAPWD sebesar 0% diberi nilai 0 dan setiap kenaikan 1% nilai ditambah 1 dengan maksimum 100
  1. Manajemen
  • 100 pertanyaan untuk bank devisa dan 85 pertanyaan untuk bank non devisa, 91 pertanyaan untuk bank syariah devisa
  • Meliputi 2 komponen:

–        Manajemen umum

  • Strategi/sasaran, struktur, sistem, SDM, kepemimpinan, budaya kerja

–        Manajemen resiko

  • Resiko likuiditas, resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, resiko hukum, resiko pemilik dan pengurus
  1. Rentabilitas
  • Berdasarkan 2 rasio:

–        EBIT terhadap rata-rata volume usaha (ROA)

–        BOPO

  1. Likuiditas
  • Berdasar 2 rasio:

–        Kewajiban bersih antar bank terhadap Modal Inti

–        Kredit terhadap Dana yang Diterima Bank

  1. Pelaksanaan Ketentuan Lain
  • BMPK
  • PDN
  • Sensitivity to Market Risk (pembentukan cadangan untuk mengantisipasi resiko pasar yaitu resiko karena perubahan tingkat bunga dan perubahan nilai tukar)

Pihak-pihak yang membutuhkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank:

  • Pengelola bank
  • Masyarakat pengguna jasa bank
  • BI
  • Counterparty Bank (bank lain sebagai bak koresponden)

Hasil penilaian:

  • 4 golongan predikat tingkat kesehatan bank

–        Sehat : nilai 81-100

–        Cukup Sehat : nilai 66 – <81

–        Kurang Sehat : nilai 51 – <66

–        Tidak Sehat : nilai 0 – <51

Add a comment Juni 23, 2009

RASIO KEUANGAN


Rasio keuangan:

hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam persentase atau kali

  1. Rasio Profitabilitas
  • Return on Equity (ROE)

= Laba setelah pajak     x  100%

Modal Inti

  • Return on Asset (ROA)

= Laba setelah pajak    x 100%

Total Asset

Cost Efficiency Ratio (CER)

  • Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja suatu bank. Semakin rendah tingkat CER berarti semakin efisien manajemen bank dalam mengelola kegiatan bisnisnya

CER = NIE (ex Biaya PPAP)    x 100%

NII + (II – IE)

NIE  = Non Interest Expense

Ex Biaya PPAP  = tidak termasuk biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

NII   = Non Interest Income

II      = Interest Income

IE     = Interest Expense

Net Interest Margin (NIM)

NIM = II – IE  x 100%

AIEA

II  = Interest Income (pendapatan bunga)

IE = Interest Expense (biaya bunga)

AIEA = Average Interest Earning Asset (rata-rata aktiva produktif yang digunakan)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

  • Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.

BOPO =   Biaya Operasi          x 100%

Pendapatan Operasi

  1. Rasio Perbaikan Aset
  • Non Performing Loan (NPL) Gross

NPL Gross =

Kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3-5 x 100%

Total kredit yang diberikan

  • Non Performing Loan (NPL) Net

NPL Net =

(Kredit yg diberikan dg gol.3-5) – (PPAP gol 3-5) x 100%

Total kredit yang diberikan

  1. Rasio Kehati-hatian
  • Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR = Modal  x 100%

ATMR

  • Legal Lending Limit (LLL) atau Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK)

BMPK = Total Kredit (Perorangan/Grup) x 100%

Modal

  • Loan Concentration per Industry

Untuk mengetahui sektor industri mana yang paling banyak dibiayai dari kredit yang telah disalurkan perbankan

Loan Concentration per Industry =

Loan Concentration Sector  x 100%

Total Loan

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang bersangkutan

LDR = Total Kredit yang Diberikan   x 100%

Total DPK

Add a comment Juni 23, 2009

UANG BEREDAR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

LATAR BELAKANG

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian terutama karena fungsi utamanya sebagai media untuk bertransaksi, sehingga pada awalnya sering diartikan bahwa uang adalah esuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran. Namun sejalan dengan perkembangan perekonomian, fungsi uang yang semula hanya sebagai alat pembayaran berkembang menjadi alat satuan hitung dan sebagai alat penyimpan kekayaan.

Hadirnya uang dalam sistem perekonomian akan mempengaruhi perekonomian suatu negaara, yang biasanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan moneter. Pada umumnya analisis ekonomi suatu negara ditentukan oleh analisis atas ukuran uang yang beredar. Samuelson mengatakan bahwa banyak ekonom percaya bahwa perubahan jumlah uang beredar dalam jangka panjang terutama akan menghasilkan tingkat harga, sedangkan dampaknya terhadapa output real, adalah sedikiu atau bahkan tidak ada.[1]

Pentingnya peranan uang menyebabkan perlunya mempelajari perkembangan serta perilakunya dalam suatu perekonomian. Uang beredar sering dikaitkan dengan suku bunga, pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga, dsb. Jumlah uang beredar yang terlalu banyak dapat mendorong kenaikan harga barang-barang secara umum (inflasi). Sebaliknya, apabila jumlah uang beredar terlalu sedikit maka kegiatan ekonomi akan menjadi seret. Oleh karena itu, jumlah uang beredar perlu diatur agar sesuai kapasitas ekonomi.[2]

PERMASALAHAN

Jumlah uang yang beredar dapat dilihat dari sisi pasiva neraca sistem moneter. Sementara itu, sisi active neraca sistem moneter menerminkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang beredar tersebut. Dengan melihat perkembangan neraca sistem moneter dari waktu ke waktu maka akan dapat diketahui perkembangan uang beredar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini penulis membatasi diri pada peredaran uang periode April 2007 sampai dengan April 2009. Penulis akan melihat seberapa kuat atau lemahnya hubungan (korelasi) antara jumlah uang beredar dan faktor-faktor yang memepngaruhinya. Oleh karena itu permasalah penelitian yang dapat dikemukakan adalah : “Bagaimana tingkat korelasi antara jumlah uang beredar dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya?”.

KERANGKA TEORITIS DAN EMPIRIS

Kerangka Teoritis

Teori permintaan uang sebelum Keynes sering juga diebut teori permintaan uang klasik, karena landasan pemikiran mengenai perekonomiannya menggunakan asumsi klasik, yaitu perekonomian berada dalam keadaan seimbang. Beberapa teori permintaan uang klasik:[3]

Teori Irving Fisher (transaction approach)

Teori ini mendasarkan pada flasafah hokum say, bahwa ekonomi akan selalu berada dalam keadaan full employement. Menurut Fisher, apabila terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli, maka terjadi pertukaran antara uang dan barang/jasa, sehingga nilai dari uang yang ditukarkan pastilah sama dengan nilai barang/jasa yang ditukarkan. Atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

MV = PT

Dimana:  M adalah jumlah uang yang beredar(penawaran uang),

V adalah tingkat kecepatan (velocity) perputaran uang,

P adalah harga barang/jasa, dan

T adalah jumlah barang/jasa yang menjadi objek trnsaksi.

Kemudian dalam versi lain, volume barang yang diperdagangkan (T) diganti dengaan output riil (O) sehingga persamaannya berubah menjadi:

MV = PO = Y

Dalam teori kuantitas uang ini, Irving Fisher mengasumsikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah flow concept. Keberadaan uang ataupun permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, tapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut.

Teori Cambridge ( cash balance approach)

Kaum ekonom Cambridge, seperti Marshal dan Pigou, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memegang uang tunai (cash balances) ditentukan oleh tingkat bunga, jumlah kekayaan yang dimiliki, harapan mengenai tingkat suku bunga di masa yang akan dating, dan tingkat harga. Namun, dalam jangka pendek faktor-faktor tersebut bersifat tetap (konstan) atau berubah secara proporsional terhadap pendapatan. Jadi, kaum Cambridge menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk memegang uang tunai secara nominal adalah proporsional terhdap pendapatan nominal seseorang. Atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

Md = kY

Dalam hal ini: Md adalah jumlah uang tunai yang dipegang oleh masyarakat (permintaan uang),

k adalah konstanta yang menunjukkan presentase jumlah uang tunai yang dipegang terhadap pendapatan

Y adalah pendapatan.

Berdasarkan persamaan tersebut, jika y = Y/P, maka Md = k.p.Y atau dapat dimanipulasi menjadi:

Md / P = k Y

Persamaan di atas menunjukkan apabila terdapat kenaikan pada penghasilan nasional ecara riil, maka permintaan akan uang tunai juga akan naik.

Teori Keynes

Menurut Keynes, seseorang mengatur uang atau asetnya dipengaruhi oleh tiga hal, sebagai berikut:

  1. Money demand for transaction (permintaan uang untuk transaksi)
  2. Money demand for precautionary (permintaan uang untuk berjaga-jaga)
  3. Money demand for speculation (permintaan uang untuk spekulasi)

Dalam analisis pendapatan nasional, variabel permintaan uang untuk tujuan transaksi dan untuk tujuan berjaga-jaga biasanya menjadi satu variabel, yaitu permintaan uang untuk transaksi berjaga-jaga (M1-). Jadi, jika permintaan uang untuk transaksi adalah Mt, permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga Mp, maka formulasi permintaan uang untuk tujuan transaksi berjaga-jaga adalah sebagai berikut:

M1 = Mt + Mp

Dengan ketentuan bahwa:

M1 = f (Y)

Mp = f (Y)

Mt = f (Y)

Keynes membuat asumsi bahwa semua surat berharga tidak mempunyai jatuh tempo (concol), sehingga nilai sekarang surat berharga ditentukan oleh hasil dan tingkat bunga, yang dinyatakan dalam persamaan;

N = R/ i [ 1-1/(1+i)n] i

Keterangan: N: nilai surat berharga

R: hasil yang diperoleh

i: tingkat bunga

untuk obligasi yang tidak ada jangka waktu pengembaliannya berarti n tak terhingga (disebut consol), formulasi nilai obligasi adalah sebagai berikut:

N = R/i

Teori Permintaan Uang Setelah Keynes:

Teori Baumol

Baumol menyatakan bahwa adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga menyebabkan orang yang memegang uang tunai akan menderita kerugian yang disebut opportunity costs. Seseorang memperoleh pendapatan pada awal suatu periode dapat menentukan berapa kali ia akan melakukan transaksi ke bank. Apabila pendapatnnya sebesar Y dan ia menetapkan akan pergi ke bank sebanyak 2 kali, maka awal periode ia harus memasukkan uang ke bank sebesar (1/2)Y; dan kalu ia menetapkan akan ke bank sebayak 3 kali maka awal periode uang yang harus dimasukkan sebesar (2/3)Y, dst. Jadi, seseorang yang menetapkan akan melakukan transaksi ke bank sebanyak n kali rata-rata memegang uang tunai sebesar (n-1)Y/2n dan apabila tingkat bunga sebesar I maka pendapatan ® dari bunga sebesar:

R = (n-1)iY

2n

= iY

2n2

Teori Tobin

Tobin menjelaskan bahwa motivasi seseorang memegang uang tunai untuk tujuan spekulasi menggunakan pendekatan porotfolio. Menurut Tobin, pada kenyataannya setiap ketidakpastian. Seseorang yang memegang surat berharga mengharapkan akan memperoleh pendapatan (e):

e = i + g

di mana:  i = bunga

g = keuntungan modal

jadi, seseorang yang memiliki sejumlah surat berharga (B) mengharapkan akan memperoleh pendapatan total (RT) sebesar:

Rr = B x e = B (i+g)

Memegang uang tunai juga mempunyai resiko, yaitu adanya kerugian modal karena turunnya harga surat berharga. Apabila resiko yang dihadapi dalam memegang sebuah surat berharga adalah sebesar σg, maka resiko total yang dihadapi (T) oleh seseorang yang memegang sejumlah surat berharga (B) adalah:

T = B x σg  dan B = T/σg

Dengan memasukkan B = T /σg ke dalam persamaan:

RT = T(i+g)/ σg

RT/T = (i+g)/ σg

Teori friedman

M. Friedman adalah seorang ekonom klasik yang menyatakan bahwa seseorang atau suatu perusahaan memegang uang tunai karena memperoleh kepuasan (utility), sebagaimana halnya dengan barang konsumsi tahan lama lainnya. Friedman merumuskan teori permintaan uang sebagai berikut:

Md/P = k ((r1,…….,rj) y

Atau

Md/y = k (r1,……..,rj)

Ket: md = permintaan uang tunai riil

R = tingkat pengembalian (rate of return)

1,…,j = jenis kekayaan, termasuk tingkat bunga.

Uang dalam Ekonomi Islam

Uang Menurut Ibnu Taimiyah

Secara garis besar Ibnu Taimiyah menyampaikan lima poin penting:

  1. perdagangan uang akan memicu inflasi
  2. hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap sebagai pegawai
  3. perdagangan domestic akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang
  4. oerdagangan internasional akan menurun
  5. logam berharga akan mengalir keluar dari Negara

Uang menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam ekonomi barter sekalipun, uang dibutuhkan sebagai nilai sutu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilaibarang, maka uang akan berfungsi sebagai media pertukaran tersebut. Uang tidak mempunyai harga namun merefleksikan harga semua barang. Selain itu, Al-Ghazali juga membolehkan peredaran uang yang sama sekali tidak mengandung emas dan perak asalkan pemerintah menyatakan sebagai alat pembayaran resmi.

Uang menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldu menegaskan bahwa kekayaan suatu Negara bukanlah ditentukan dari banyaknya uang di Negara tersebut, tapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan oleh neraca pembayaran yang positif. Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Khaldun jugs mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, namun emas dan perak menjadi standar nilai uang.

Uang menurut Al-Magrizy

Taqyuddin Ahmad bin Al-Magrizy adalah salah satu murid Ibnu Khaldun yang mempunyai spesialisasi dalam hal uang dan inflasi. Beliau membagi inflasi menjadi dua: inflasi akibat berkurangnya persediaan barang (natural inflation) dan inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama terjadi di zaman Rasulullah dan Khulafa Arrasyidin yang disebabkan kekeringan maupun peperangan. Inflasi jenis kedua menurut Al-Magrizy disebabkan tiga hal. Pertama, korusi dan administrasi yang buruk. Kedua, pajak berlebih yang memberatkan petani. Ketiga, jumlah fullus yang berlebihan atau yang oleh Milton Friedman disebut”inflation is just a monetary phenomenon”.

Permintaan Uang menurut Mazhab Iqtishoduna

Menurut mazhab ini, permintaan uang hanya ditujukan untuk dua tujuan pokok, yaitu transaksi dan berjaga-jaga atau untuk investassi. Secara matematis formula permintaan uang dapat dituliskan sebagai berikut: (diformulasikan Kadism As-Sadr)

Md = Mdtrans + Mdprec

Permintaan Uang menurut Mazhab Mainstream

Jumlah uang yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya memenuhi dua motivasi (transaksi dan berjaga-jaga_ merupakan fungsi dari dua tingkat pendapatan, pada tingkat tertentu yang telah ditentukan zakat atas asset yang kurang produktif. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan permintaan atas uang oleh masyarakat, untuk tingkat pendapatan tertentu yang terkena zakat. Penawaran uang dalam ekonomi Islam dikontrol oleh Negara sebagai pemegang monopoli atas penerbitan mata uang sebagai alat tukar yang sah (legal tender). Penawaran uang diasumsikan bebas dari tingkat biaya yang dikenakan atas asset yang tidak produktif dan ditetapkan oleh otoritas moneter sebagai proporsi bagi nilai transaksi atau tingkat pendapatan, yaitu:

Ms = f ( µ )

Dan Ms = α Y ; α > 0

Asumsi tentang pengaruh perluasan penawaran uang ini dengan mudah dapat dimodiikasi tanpa berpengaruh pada analisisnya. Suatu kondisi yang penting bagi keseimbangan pasar uang ialah bahwa penawaran uang harus seimbang dengan permintaan uang.

Ms = Md

Bila kebutuhan uang melebihi penawaran, maka kelebihan itu dieliminir dengan meningkatnya biaya atas uang menganggur. Dengan kata lain, jika, misalnya pada tingkat pendapatan (Y0) dan tingkat biaya (m0) maka:

Md0 (Y01) > Ms0 = α Y0

Jadi otoritas Islam akan meningkatkan biaya atas uang menganggur untuk mencapai tingkat keseimbangan. Dengan pengandaian bahwa tingkat biaya yang baru mencapai m1, maka diperoleh persamaan:

Md0 (Y01) = Ms0 = α Y0

Kenaikan m akan mendorong sekaligus investasi dan konsumsi, dan ini akan menaikkan tingkat pendapatan menjadi Y1. tingkat pendapatan yang baru akan menaikkan tingkat permintaan uang (Md1), selanjutnya tingkat keseimbangan baru akan diperoleh:

Md1 (Y11) = Ms1 = α Y1

Permintaan Uang Menurut Mazhab Alternatif

Permintaan uang dalam mazhab ini sangat erat kaitannya dengan konsep edogenous uang dalam Islam, yang artinya:’keberadaan uang pada hakekatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sktor riil”. Menurut Choudhury permintaan uang adalah representasi dari keseluruhan kebutuhan transaksi dalam sector rii. Permintaan uang dan penawaran uang dipengaruhi oleh besar profit sharing atau xpected rate of profit. Tinggi rendahnya expected rate of profit ini merupakan representasi dari prospek pertumbuhan actual ekonomi.

Tinjauan Empiris[4]

Bijan B. Aghevli (1976) mencoba melihat hubungan antara uang dan tingkat harga dengan menggunakan alat analisis model ekonometrik dan sector moneter.

Boediono (1985) mencoba untuk mengidentifikasikan faktor0faktor penentu dari permintaan uang di Indonesia selama periode 1975 -1984. Kajian yang dilakukan mencakup uang kartal (currency), narrow money (M1) dan broad money (M2). Faktor yang mempengaruhi permintaan uang masyarakat adalah gross domestic product (GDP), suku bunga dalam negeri (suku bunga deposito), dan inflasi domestic. Variabel lain yang dijadikan sebagai penentu permintaan uang antara lain: gross domestic income (GDI), interest rate differential (INT).

Price Simon dan Insukendro (1994) mencoba untuk menganalisa komponen permintaan uang dalam arti sempit (money stock) dengan menggunakan teknik ekonometrik modern.

Triatmo Doriyanto (1999) mencoba mengetahui apakan permintaan uang riil di Indonesia selama periode sebelum krisis (sebelum Agustus 1997) dan saat krisis tetap stabil.Produk Domestik Bruto Riil dipergunakan sebagai variabel untuk menaksir transaksi uang yang terjadi.. nilai tukar juga berpengaruh trhadap permintaan uang terutama setelah pemberlakuan sistem nilai tukar berubah menjadi free floating.

METODE PENELITIAN DAN PENYAJIAN DATA

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif untuk melihat hubungan jumlah uang yang beredar di Indonesia dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang digunakan bersumber dari publikasi statistik ekonomi dan keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. data diolah dengan menggunakan SPSS, yang kemudian dianalisis secara kuantitatif. Pengolahan data dengan statistik deskriptif dan pengujian hipotesisnya menggunakan uji signifikansi r (pearson’s/product moment).

Jumlah uang beredar yang paling tinggi adalah pada periode maret 2009 dengan total 1,909,681 miliar rupiah,sedangkan jumlah terendah pada periode April 2007 yaitu sebesar 1,383,577 miliar rupiah. Rata-rata jumlah uang yang beredar selama 24 bulan adalah 1,654,566.12 miliar rupiah. Pernyataan ini digambarkan dalam table di bawah ini.

Statistics

jml.uangberedar
N Valid

25

Missing

11

Variance

27294258926

Minimum

1383577

Maximum

1909681

Uang yang beredar terdapat pada sisi pasiva neraca sistem moneter yang mencerminkan kewajiban moneter, terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang dimiliki oleh sector swasta domestic. Peredaran uang diatur oleh Bank Indonesia sebagai lembaga otoriter yang berwenang mengatur system moneter.

Untuk menguji hubungan uang beredar dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, penulis menggunakan uji korelasi Pearson’s. Hasil uji korelasi tersebut yaitu:

  • jumlah uang yang beredar mempunyai hubungan positif dan kuat dengan aktiva luar negeri bersih. Hal ini ditunjukkan dengan nilai korelasi Pearson sebesar 0,897.
  • Jumlah uang yang beredar mempunyai hubungan negatif dan lemah dengan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dengan nnilai korelasi Pearson sebesar -0,038.
  • Jumlah uang beredar mempunyai hubungan poositif kuat terhadap tagihan kredit kepada lembaga pemerintah dan BUMN. Hal ini ditunjukkan dengan nilai korelasi Pearson sebesar 0,966.
  • Nilai korelasi Pearson sebesar -0,372 pada hubungan jumlah uang beredar dengan tagihan lainnya lembaga pemerintah dengan BUMN. Hal ini berarti uang beredar mempunyai hubungan negatif lemah.
  • Jumlah uang beredar mempunyai hubungan positif kuat dengan tagihan kredit pada perusahaan swasta dan perorangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai korelasi Pearson sebesar 0, 973.
  • Jumlah uang beredar mempunyai hubungan netgatif lemah dengan tagihan lainnya pada perusahaan swasta dan perorangan, sedangkn mempunyai hubungan negatif kuat dengan fktor lainnya bersih (termasuk jaminan impor).

Hubungan positif berarti memiliki hubungan yang searah, jika jumlah uang berdar naik, maka faktor yang mempengaruhinya juga naik dan sebaliknya. Sedangkan hubungan negatif berati mempunyai hubungan yang berlawanan arah, jika jumlah uang yang beredar naik maka faktor yang mempngaruhinya turun, dan sebaliknya.

Hubungan tersebut digambarkan pada tabel korelasi terlampir.

DISKUSI DAN INTERPRETASI

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat hubungan antar jumlah uang beredar dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Akan tetapi, tidak semua faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar dicantumkan dalam tulisan ini. Masih banyak faktor-faktor lain yang tidak disebutkan, seperti tingkat suku bunga, gross domestic product, dll.

Pengertian uang beredar pun telah berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di sector keuangan dan perbankan. Seperti yang telah diketahui, menjelang akhir abad ke-20 sektor keuangan dan perbankan berkembang pesat. Keadaan tersebut terutama ditunjang oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dengan perkembangantersebut, telah berkembang pula produk-produk baru di bidang keuangan dan perbankan, seperti kartu kredit, kartu debit, internet banking, dan mobile banking. Hal ini tentunya secara tidak langsung dimaksudkan untuk menampung keragaman transaksi masyarakat. Oleh karena itu, jenis pengelompokkan uang tidak bias hanya menggunakan M1 dan M2 saja, namun harus ditambahkan M3 untuk pengelompokkan yang lebih rinci lagi.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data mengenai jumlah uang beredar dan faktor-faktornya tadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut:

  • Terdapat hubungan yang kuat dan searah antara jumlah uang beredar dengan aktiva luar negeri bersih, tagihan kredit pada lembaga pemerintah dan BUMN, serta tagihan kredit pada perusahaan swasta dan perorangan dengan nilai korelasi Pearson masing-masing sebesar 0,897; 0,966; 0,973.
  • jumlah uang beredar mempunyai hubungan yang berlawanan dengan tagihan bersih pada pemerintah pusat, tagihan lainnya pada lembaga pemerinta dan BUMN, tagihan lainnya pada perusahaan swasta dan perorangan, serta faktor lainnya bersih (termasuk jaminan impor dengan nilai korelasi Pearson sebesar -0,035; -0,372; -0,236; -0,802
  • Seiring perkembangan perekonomian maka pengelompokkan uang beredar yang dilakukan Bank Indonesia harus lebih disempurnakan agar pengelompokkannya menjadi lebih rinci.

[1] Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta: 2005. Hlm. 188.

[2] Solikin dan Suseno, Penyusunan Statistik Uang Beredar, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta: 2002. Hlm. 1.

[3] Opcit., hlm.189-191

[4] Untoro, dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, 2007.

1 komentar Juni 23, 2009

PENYUSUNAN, STRUKTUR, DAN ANATOMI KONTRAK

PEMBAHASAN

Sekilas, bila kita mendengar kata kontrak, kita langsung berpikir bahwa yang dimaksudkan adalah suatu perjanjian tertulis. Artinya, kontrak sudah dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari perjanjian. Dan bila melihat berbagai tulisan, baik buku, makalah atau tulisan ilmiah lainnya, kesan ini tidaklah salah, sebab penekanan kontrak selalu dianggap sebagai medianya suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis.[1]

Tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang format kontrak maka dalam membuat kontrak, hal yang paling penting diperhatikan oleh para pihak adalah syarat ahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, yang pada intinya mengatur tentang:[2]

  1. kesepakatan para pihak
  2. kecakapan (termasuk juga kewenangan) para pihak
  3. objek tertentu
  4. sebab yang halal.
  1. A. PRAPENYUSUNAN KONTRAK

Sebelum kontrak disusun, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, antara lain:[3]

  1. 1. Identifikasi para pihak
    1. Para pihak dalam kontrak harus teridentifikasi secara jelas.

Hal-hal yang diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak yakni:[4]

  1. Kemampuan Para Pihak, yaitu kecakapan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Di dalam KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah dewasa dan atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan, yaitu brumur 21 tahun. Sedangkan orang-orang yang tidak wenang untuk membuat kontrak adalah:

(1)   minderjarigheid (di bawah umur),

(2)   curatele (di bawah pengampunan),

(3)   istri (pasal 1330 KUH Perdata). Istri kini wenang untuk membuat kontrak (SEMA Nomor 3 Tahun 1963; Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)

  1. Perpajakan

Dalam banyak hal, para pihak membuat kontrak menginginkan perjanjian dirumuskan sedemikian rupa untuk memperkecil pajak, karena transaksi bisnis merupakan transaksi kena pajak. Pada dasarnya perancang kontrak, yaitu para ahli hukum harus memberikan pelayanan yang memuaskan kliennya. Akan tetapi, dalam hal memperkecil pengenaan pajak, bukan tidak mungkin rumusan kontrak itu menjadi lain dari maksud para pihak yang sesungguhnya. Hal ini sebenarnya harus dihindari oleh ahli hukum. Oleh karena itu, ahli hukum perancang kontrak harus memahami masalah perpajakan dan jika mungkin bekerja sama dengan konsultan pajak.

  1. Atas hak yang sah

Khusus untuk perjanjian jual beli, calon pembeli harus mengetahui atau berusaha mencari tahu bahwa penjual memang mempunyai alas hak yang sah atas barang yng dijual. Dalam hal barang bergerak tidak atas nama berlaku ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata yang menetapkan bahwa barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemilik sepenuhnya. Namun demikian dalam hal ini berlaku asas revindikasi, yaitu apabila barang itu hilang atau hasil curian, pemilik barang dapat menuntut supaya barang itu dikembalikan kepadanya. Memang dalam hal ini pembeli yang beritikad baik akan tetap dilindungi, yaitu minta ganti rugi atas harga pembelian barang tersebut. Namun proses demikian tidak selalu mulus, lebih-lebih kalau pencurinya sudah tidak mampu lagi mengembalikan uang pembelian.

Dalam hal barang bergerak atas nama dan barang tidak bergerak, yang dianggap paling berhak adalah orang yang namanya tercantum dalam surat itu. Namun demikian, dalam hal barang bergerak atas nama maupun barang tidak bergerak merupakan harta bersama dalam perkawinan, perlu ada suatu counter sign dari suamu/itri. Counter sign juga diperlukan dalam hal perjanjian jaminan.

  1. Masalah keagrariaan

Perancang perjanjian juga harus memperhatikan masalah seputar Hukum Agraria. Dalam banyak hal para pihak tidak memahami masalah-masalah keagrariaan. Oleh karena itu, para ahli hukum harus memberitahukan kepada kliennya mengenai hal tersbut.

  1. Pilihan hukum, yaitu berkaitan dengan hukum manakah yang akan digunakan dalam pembuatan kontrak tersebut.
  1. Penyelesaian sengketa

Perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian perlu dimasukkkan klausula mengenai penyelesaian sengketa apabila sala satu pihak tidak memnuhi perjanjian atau wanprestasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai, arbitrase, atau mungkin melalui pengadilan. Dalam hal sengketa diselesaikan melalui pengadilan perlu diingat Hukum Acara Perdata Indonesia mengenai kompetensi dan yuridiksi pengadilan negeri tersebut.

  1. Berakhirnya kontrak

Di dalam Pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa: “tiap-tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan putusan pengadilan yang mempunyai yuridiksi atas kontrak tersebut”. Maksud ketentuan ini adalah melindungi pihak yang lemah.

  1. Bentuk standar kontrak

Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan bahwa standar kontrak merupakan perjanjian yang telah dibakukan (Mariam Darus Badrulzaman, 1980: 4). Selanjutnya Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan cirri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:

1)      Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.

2)      Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.

3)      Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.

4)      Bentuk tertentu (tertulis)

5)      Dipersiapkan secara missal dan kolektif (Mariam Darus Badrulzaman, 1980: 11)

Mariam Darus Badrulzaman juga membagi jenis perjanjian baku menjadi empat jenis, yaitu:

1)      Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat ibandingkan pihak debitur.

2)      Perjanjian baku timbale balik, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terkait dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

3)      Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu perjanjian baku tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.

4)      Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, yaitu perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

  1. Penelitian Awal Aspek Terkait

Penyusunan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Pada akhinya penyusun kontrak menyimpulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, memperhatikan hal terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, serta perpajakan.

Penguasaan materi kontrak hanya akan dapat diketahui setelah diketahui objek perjanjian dan syarat atau ketentuan yang disepakati para pihak. Objek kontrak di sini tidak lain adalah jenis perikatan yang akan dilakukan, artinya apabila ingin membuat suatu kontrak, terlebih dahulu harus mengetahui kontrak apa yang akan dibuat.[5] Sedangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang lazim disepakati oleh para pihak dalam suatu kontrak antara lain:

  1. Besarnya harga jual beli atau harga sewa-menyewa atau plafond kredit atau plafond leasing atau besarnya plafond modal ventura yang disepakati.
  2. Objek atau barang yang dihibahkan, objek atau merek dagang yang akan di-franchise-kan.
  3. Besarnya suku bunga kredit atau suku bunga leasing, atau besarnya suku bunga/bagi hasil modal ventura.
  4. Jangka waktu perjanjian.
  5. Cara-cara pembayaran.
  6. Besarnya agunan
  7. Biaya yang harus dibayar para pihak yang brkontrak.
  8. Kewajiban untuk menutup asuransi bagi para pihak atau satu pihak saja yang berkontrak.[6]
  1. Pembuatan Memorandum of Understanding (MOU)

Pada hakikatnya MOU merupakan suatu perjanjian pendahuluan dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya. Alasannya:

    1. Dalam prospeknya belum jelas untuk menghindari kesulitan pembatalan dibuat MOU yang relatif mudah dibatalkan.
    2. Dalam penandatanganan kontrak memerlukan waktu yang lama, sehingga dibuat MOU yang akan berlaku sementara waktu.
    3. Adanya keraguan para pihak dan memerlukan waktu untuk berpikir jika menandatangani kontrak maka untuk sementara waktu dibuat MOU.

Ciri-ciri MOU, yaitu:

  1. Isinya singkat berupa hal pokok.
  2. Merupakan pendahuluan, yang akan diikuti suatu kontrak permanent.
  3. Jangka waktunya terbatas.
    1. Biasanya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban memaksa untuk adanya kontrak terperinci.

Meskipun MOU diakui banyak manfaatnya, tetapi banyak pihak meragukan berlakunya secara yuridis.

  1. Negosiasi

Merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatuhal dan dilatarabelakangi oleh kesamaan/ketidaksamaan kepentingan di antara mereka.

Agar negosiasi bisnis berjalan dengan baik, maka yang mesti hadir di meja negosiasi adalah mereka yang menguasai seluk beluk bisnis plus lawyer. Mereka yang meakili kepentingan bisnis akan melihat dari aspek bisnisnya, sementara lawyer akan melihat dari aspek hukum dan formulasinya ke dalam draft kontrak. Untuk itu kepada lawyer sendiri dituntut untuk tidak hanya menguasai ilmu hukum kontrak, tetapi juga menguasai dasar-dasar bisnis yang dinegosiasinya. Di samping itu, jika salah satu pihak merupakan pihak asing, lawyernya juga dituntut untuk bisa berbahasa Inggris secara sempurna.[7]

Jenis-jenis negosiasi:

  1. Position bargainer (lunak), banyak dilakukan di lingkungan keluarga, antara sahabat, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk membina hubungan baik (culitivating). Kelebihan corak ini sepat menghasilkan kesepakatan, namun mengandung risiko, yakni memungkinkan pola menang-kalah (win-lose).
  2. Hard position bargainer (keras), sangat mungkin menemui kebuntuan/deadlock akiobat adanya tekanan, serta ancaman, terutama jika terbentur pada situasi saat bertemu perunding keras seama perunding keras lainnya.
  3. Principled negotiation/interest based negotiation, perpaduan yang menekankan pada pentingnya pemisahan antara orang dan masalah, memfokuskan serangan pada permasalahan, dan bukan pada orang serta mengandalkan adanya criteria objektif, eperti scientific judgement, peraturan perundang-undangan, dan nilai pasar. Menganut pola win-win.

Tahapan negosiasi:

• Tahap Persiapan:

  1. menguasai konsep/rancangan kontrak bisnis secara komprehensif dan rinci
  2. menguasai pengetahuan tentang industri dari apa yang diperjanjikan
  3. menguasai peratuaran perundang-undangan yang melingkupi apa yang diperjanjikan
  4. memahami betul apa yang diinginkan oleh pihak yang diwakili dan posisinya
  5. mengidentifikasi poin-poin yang berpotensi menjadi masalah atau dipermasalahkan
  6. mengantisipasi solusi apa dari poin-poin yang berpotensi menjadi masalah dan dipermasalahkan serta mendiskusikan solusi tersebut terlebih dahulu dengan pihak yang diwakili
  7. mnumbuhkan percaya diri
  8. sedapat mungkin meminta counterpart agar negosiasi dilakukan di kantor atau di tempat yang dipilih negosiator (Hikmahanoto Juwana, tt: 1-3)

•Tahap pelaksanaan:

  1. sedapat mungkin memimpin negosiasi
  2. mengetahui betul siapa yang dihadapi dan mengukur kekuatan dengan menanyakan berbagai hal
  3. menetapkan apa saja yang hendak dicapai dalam negosiasi
  4. memunta pihak counterpart untuk memberutahukan lebih dahulu apa yang menjadi keinginannya. Sedapat mungkin dimulai dari awal konsep/rancangan kontrak bisnis. Setelah itu baru kemukakan apa yang menjadi keinginan negosiator. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi poin-poin dalam kontrak bisnis di mana para pihak berbeda pandangan. Di samping itu hal ini dimaksudkan juga untuk bargaining chips dalam proses negosiasi selanjutnya
  5. menyelesaikan poin-poin yang mudah intik diselesaikan terlebih dahulu atau menunda (pending) hal-hal yang rumit untuk diselesaikan
  6. memberikan argumentasi yang logis serta analogi untuk menjelaskan posisipandangan
  7. mempermainkan emosi: kapan emosi harus mninggi dan kapan harus meresa. Cairkan situasi apabila menjadi tegang, misalnya dengan membuat lelucon atau keluar ruangan negosiasi
  8. apabila terdapat poin yang tidak terselesaikan, jangn terburu-buru dan terjebak untuk iselesaikan
  9. tidak mengambil keputusan terhadap poin yang perlu mendapat arahan dari pihak yang diwakili sebelum melakukan konsultasi
  10. apabila ada waktu, jangan menyelesaikan negosiasi dalam satu kali pertemuan
  11. catat semua hal yang disepakati dan tuangkan dalam kontrak bisnis dengan mark-up.
  1. B. TAHAP PENYUSUNAN KONTRAK

Ada lima tahap dalam penyusunan kontrak di Indonesia, yaitu:

  1. 1. Pembuatan draft pertama yang meliputi:

a. Judul kontrak

Walaupun judul tidak merupakan syarat sahnya kontrak atau dengan kata lain tidak mempengaruhi keabsahan suatu kontrak, namun demikian sebagai identitas suatu kontrak, judul adalah mutlak adanya. Dengan demikian, setiap orang akan dengan mudah mengetahui jenis kontrak apa yang sedang mereka baca/lihat. Walaupun pemberian judul atas suatu kontrak merupakan kebebasan bagi para pihak, namun bagi perancang atau pembuat kontrak seyogianya memiliki kemampuan untuk membuat suatu judul kontrak yang dibuatnya. Artinya, antara judul dengan isi kontrak harus ada korelasi dan relevansinya.[8]

Dalam kontrak harus diperhatikan kesesuaian isi dengan judul serta ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga kemungkinan adanya kesalahpahaman dapat dihindari.

b. Pembukaan

Berisi tempat dan waktu pembuatan kontrak

  1. c. Pihak-pihak dalam kontrak

Para pihak yang dimaksudkan di sini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak, baik kontrak perorangan maupun kontrak yang bersifat publik. Para pihak tersebut oleh hukum lazimnya dibagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu:[9]

1)      perorangan

2)      badan usaha

  1. badan usaha berbadan hukum
  2. badan usaha bukan badan hukum

d. Recital

Recital adalah penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian/kontrak untuk menjelaskan mengapa terjadi perikatan. Dalam recital biasanya juga dicantumkan tentang sebab ( consideration) masing-masing pihak, hal ini berguna karena merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.

Dalam hal tidak ada yang perlu dijelaskan, maka recital tidak mutlak harus ada dalam suatu perjanjian/kontrak. Suatu perjanjian yang merupakan novasi kiranya dalam recital-nya perlu dituangkan tentang perikatan lama yang digantikan oleh perikatan baru, karena bila perikatan lamanya tidak dijelaskan, maka tidaklah teerjadi novasi ((Hardijan Rusli).

e. Isi Kontrak

Dalam suatu kontrak, hampir pasti kita selalu menemukan kata “pasal”. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa pasal adalah bagian dari suatu kontrak yang terdiri dari kalimat atau sejumlah kalimat yang menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati, baik secara tersurat maupun tersirat.

Untuk mengoptimalkan fungsinya dalam suatu kontrak maka pasal-pasal tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1)  urutan, artinya oleh karena pasal-pasal tersebut mencerminkan isi dan kondisi kesepakatan, maka ia harus dibuat secara kronologis sehingga memudahkan menemukan dan mengetahui hal-hal yang diatur oleh masing-masing pasal.

2)   ketegasan, artinya bahasa yang digunakan sedapat mungkin menghindari kata-kata bersayan (ambigu) yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Bunyi pasal tersebut harus tegas dan tidak mengambang.

3)  keterpaduan, artinya antara satu ayat dengan ayat yang lain atau antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam suatu pasal harus ada keterpaduan, mempunyai hubungan satu sama lain.

4)  kesatuan, artinya satu pasal mencerminkan satu kondisi, namun demikian antara satu pasal dengan pasal yang lain saling mendukung.

5)  kelengkapan, artinya oleh karena satu pasal harus mncerminkan satu kondisi, maka pasal-pasal dalam suatu kontrak juga harus lengkap informasinya.

  1. f. Penutup

Setidaknya ada empat hal yang perlu diingat pada bagian ini, yaitu:

1)      sebagai suatu penekanan bahwa kontrak ini adalah alat bukti

2)      sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan

3)      sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak

4)      sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang berkontrak.

g. Lampiran-lampiran (bila ada)

Yang perlu diketahui mengenai lampiran ini antara lain:

1)      tidak semua atau tidak selalu kontrak memiliki lampiran

2)      diperlukannya lampiran dalam kontrak, adalah karena terdapat bagian-bagian yang memerlukan penjelasan yang apabila dimasukkan dalam kontrak akan sengat panjang, atau memuat gambar, peta dan penjelasan lainnya

3)      lampiran merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian yang melampirkannya.

4)      lampiran bukanlah perubahan salah satu atau beberapa pasal/isi kontrak yang telah ditandatangani

  1. 2. Saling menukar draft kontrak
  2. 3. jika perlu diadakan revisi
  3. 4. dilakukan penyelesaian akhir
  4. 5. penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak

  1. STRUKTUR DAN ANATOMI KONTRAK

Salah satu unsur yang paling penting dalam merancang kontrak, yaitu si perancang harus memperhatikan struktur dan anatomi kontrak yang dibuat atau yang akan dirancang. Struktur kontrak adalah susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang. Adapub anatomi kontrak berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.

Para ahli berbeda pandangan tentang hal-hal apa saja yang menjadi struktur dan anatomi kontrak. Charles R. Calleros mengemukakan struktur dan anatomi kontrak, yaitu:

  1. an introduction identifying the parties to the transaction (identifikasi para pihak yang mengadakan transaksi)
  2. a section describing the rights and obligations of the parties (deskripsi tentang hak dan kewajiban para pihak
  3. signature lines showing the parties’ agreement to the terms of contract (tanda tangan para pihak yang mengadakan kontrak)
  4. statement of recital, which describes the background of the transaction and the parties’ reason for entering into the contract (recital), yaitu latar belakang dibuatnya kontrak
    1. a glossary of defined terms, yaitu definisi atau pengertian
      1. a section of miscellaneous provisions addressing such topics as termination of the contract on the other transaction, yaitu syarat-syarat penghentian/berakhirnya kontrak pada transaksi lainnya. (Charles R. Callerous. Tt: 440)

Scott J. Burnham, mengemukakan bahwa setiap kontrak dibangun dengan kerangka sebagai berikut:

  1. decription of instrument (bagian pembuka)
  2. caption (identitas para pihak)
  3. transition (transisi/peralihan)
  4. recital (latar belakang)
  5. definition ( definisi)
  6. operative language (klausul transaksi)
  7. closing (penutup). (Scott J. Burnham, tt: 175)

Ray wijaya mengemukakan bahwa ada tujuh anatomi kontrak/akta, yaitu:

  1. judul (heading)
  2. pembukaan
  3. komparisi
  4. premis (recital)
  5. isi perjanjian
  6. penutup (clocure/closing)
  7. tanda tangan (attestation)

Sutarno juga mengemukakan struktur dan anatomi kontrak, khususnya perjanjian kredit, yaitu:

  1. judul
  2. kepala
  3. komparisi
  4. konsiderans atau pertimbangan
  5. definisi
  6. isi pokok (substansi perjanjian
  7. bagian penutup

Hikmahanto Juwana mengemukakan bahwa ada tiga bagian utama dari kontrak, khususnya kontrak bisnis, yaitu (1) bagian pendahuluan, (2) isi, (3) penutup.

Bagian pendahuluan dibagi menjadi tiga subbagian, sebagai berikut:

  1. 1. subbagian pembuka (description of the instrument). Subbagian ini memuat tiga hal berikut, yaitu:
    1. sebutan atau nama kontrak dan penyebutan selanjutnya (penyingkatan) yang dilakukan
    2. tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatangani
    3. tempat dibuat dan ditandatanginya kontrak
  1. 2. subbagian pencantuman identitas para pihak. Dalam subbagian ini dicantumkan identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak dan siapa-siapa yang menandatangani kontrak tersebut. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan tentang identitas para pihak, yaitu:
  2. para pihak harus disebutkan secara jelas
    1. orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa
    2. pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak
  1. 3. subbagian penjelasan. Pada subbagian ini diberikan alasan/penjelasan mengapa para pihak mengadakan kontrak (sering disebut bagian premis, witnesseth, whereby, recital, menerangkan lebih dahulu, dan lain-lain).

Ada empat hal yang tercantum dalam bagian isi, sebagai berikut:

  1. 1. klausul definisi (definition)

dalam klausul ini biasanya mencantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Definisi ini hanya berlaku pada kontrak tersebut dan dapat mempunyai arti khusus dari pengertian umum. Klausul definisi pentig dalam rangka mengefisienkan klausul-klausul selanjutnya karena tidak perlu diadakan pengulangan.

  1. 2. klausul transaksi (operative language)

adalah klausul-klausul yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Misalnya, dalam jual beli aset, harus diatur tentang objek yang akan dibeli dan pembayarannya. Demikian pula dengan suatu kontrak patungan, perlu diatur tentang kesepakatan para pihak dalam kontrak tersebut.

  1. 3. klausul spesifik

mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Artinya klausul tersebut tidak terdapat dalam kontrak dengan transaksi yang berbeda.

  1. 4. klausula ketentuan umum

adalah klausul yang sering kali dijumpai dalam berbagai kontrak dagang maupun kontrak lainnya. Klausula ini antara lain mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian, dan lain-lain.

Ada dua hal yang tercantum pada bagian penutup, yaitu:

  1. subbagian kata penutup (closing). Kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak.
  2. subbagian ruang penempatan tanda tangan adalah tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas orang yang menandatangani dan jabatan dari orang yang menandatangani.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kontrak yang berdimensi nasional, maka kita dapat memilah struktur kontrak menjadi 12 (dua belas) hal pokok. Kedua belas hal itu meliputi: [10]

  1. judul kontrak
  2. pembukaan kontrak
  3. komparisi
  4. resital (konsiderans atau pertimbangan)
  5. definisi
  6. pengaturan hak dan kewajiban (substansi kontrak)
  7. domisili
  8. keadaan memaksa (force majeure)
  9. kelalaian dan pengakhiran kontrak

10.  pola penyelesaian kontrak

11.  pola penyelesaian sengketa

12.  penutup

13.  tanda tangan

  1. D. PASCA PENYUSUNAN KONTRAK

Apabila kontrak telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu sebagai berikut:

1. pelaksanaan dan penafsiran

setelah suatu kontrak disusun barulah dapat dilaksanakan. Kadang-kadang kontrak yang telah disusun tidak jelas/tidak lengkap sehingga masih diperlukan adanya penafsiran. Berkaitan dengan hal tersebut, undang-undang telah menentukan sejauh mana penafsiran dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal berikut ini:

a.  kata-kata yang dipergunakan dalam kontrak

b.  keadaan dan tempat dibuatnya kontrak

c.  maksud para pihak

d.  sifat kontrak yang bersangkutan

e.  kebiasaan setempat

2. alternatif penyelesaian sengketa

dalam pelaksanaan kontrak mungkin terdapat sengketa. Para pihak bebas menentukan cara yang akan ditempuh jika timbul sengketa di kemudian hari. Biasanya penyelesaian sengketa diatur secara tegas dalam kontrak. Para pihak dapat memilih lewat pengadilan atau di luar pengadilan. Setiap cara yang dipilih mempunyai  kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus dipertimbangkan sebelum memilih cara yang dianggap cocok untuk diterapkan. Jika memilih lewat pengadilan, apakah pengadilan berwenang menyelesaikan sengketa tersebut, kemungkinan dapat dilaksanakannya secara penuh, juga waktu dan biaya yang diperlukan selama proses pengadilan.


[1] Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hlm. 1.

[2] Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Edisi 1, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm. 148.

[3] Salim H. S, Hukum Kontrak, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003. Hlm. 123.

[4] Opcit., Hlm. 105-107.

[5] Opcit., Hlm. 83-84.

[6] Ibid., hlm.85-86.

[7] Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku Kedua, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Hlm. 1-2.

[8] Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hlm. 94.

[9] Ibid.,.Hlm. 69.

[10] Salim H. S, Perancangan Kontrak dan MOU, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm. 95-98.

Add a comment Juni 23, 2009

KREDIT KEPEMILIKAN KENDARAAN

KREDIT KEPEMILIKAN KENDARAAN

Kendaraan pribadi merupakan salah satu media transportasi yang banyak digunkan oleh masyarakat untuk melakuakan berbagai aktivitas. Namun demikian, tidak setiap orang mampu untuk membeli kendaraan secara tunai. Oleh karenanya membli kendaraan dengan menggunakan fasilitas kredit bank menjadi alternative yang dapat dipilih oleh konsumen.

Kredit kepemilikan kendaraan (K3) adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank untuk pembelian kendaraan baru atau bekas. Khusus kendaraan bekas, bank biasanya menetapkan batasan usia kendaraan yang dapat dibiayai sesuai ketentuan bank.

Keuntungan: dapat memiliki kendaraan meskipun dana anda terbatas karena anda dapat kredit.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

    1. pilihlan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan harganya terjangkau kemampuan anda
    2. belilah kendaraan pada dealer resmi atau showroom yang menjalin kerjasama dengan bank
    3. pastikan kendaraan disertai dengan dokumen yang lengkap dan tidak dalam status blokir oleh pihak kepolisian
    4. perhatikan secara seksama syarat dan ketentuan kredit, diantaranya memngenai cara perhitungan bunga, pembayaran angsuran, pelunasan dipercepat, dll
    5. siapkan uang muka (down payment) yang menjadi beban anda. Bank pada umumnya tidak membiayai seluruhnya atas harga kendaraan yang akan dibeli.

Persyaratan K3:

  1. fotocopy dokumen identitas
  2. slip gaji/keterangan penghasilan
  3. fotocopy rekening bank
  4. Janis, merek, dan tahun kendaraan yang dapat dibiayai dengan K3 disesuaikan dengan ketentuan bank.

Sumber: Bank Indonesia

Add a comment Juni 23, 2009

SAFE DEPOSIT BOX

SAFE DEPOSIT BOX

Layanan safe deposit box (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi dimana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Pada umumnya biaya asuransi barang yang disimpan di SDB bank relative lebih murah.

Keuntungan:

  • Aman. Ruang penyiumpanan yang kokoh dilengkapi dengan system keamanan terus menerus selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank.
  • Fleksibel. Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa baik perorangan maupun badan.
  • Mudah. Persyaratan sewa cukup dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang tidak mensyaratkan hal tersebut, namun mengenakan tariff yang berbeda).

Hal-hal yang perlku diperhatikan:

  1. adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain: uang sewa, uang jaminan kunci dan denda keterlambatan pembayaran sewa
  2. tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam SDB
  3. menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalahgunakan pihak lain
  4. memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank
  5. jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang jaminan kunci akan digunakan sebagai biaya penggantian kunci dan pembongkaran SDB yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa
  6. memiliki daftar isi dari SDB dan menyimpan foto copy (salinan) dokumen tersebut di rumah untuk referensi
  7. penyewa bertanggung jawab apabila barang yang disimpan menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak terhadap bank dan penyewa lainnya.

Bank Tidak Bertanggung Jawab Atas:

  1. perubahan kuantitas dan kualitas, hilang, atau rusaknya barang yang bukan merupakan kesalahan bank.
  2. kerusakan barang akibat force majeur seperti gempa bumi, banjir, perang, huru hara. Dsb

barang yang tidak boleh atau sebaiknya tidak disimpan dalam SDB:

  1. senjata api/ bahan peledak
  2. segala macam barang yang diduga dapat membahayakan atau merusak SDB yang bersangkutan dan tempat sekitarnya.
  3. barang-barang yang sangat diperlukan saat keadaan darurat seperti surat kuasa, catatan kesehatan dan petunjuk bila penyewa sakit
  4. barang lainnya yang dilarang oleh bank atau ketentuan yang berlaku.

Sumber: Bank Indonesia

Add a comment Juni 23, 2009

MENGENAL BANCASSURANCE

MENGENAL BANCASSURANCE

Bancassurance adalah layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan financial jangka panjang nasabah.

Keuntungan:

  • Dapat digunakan untuk berbagai tujuan investasi, misalnya untuk dana pendidikan, tabungan atau dana hari tua. Produk ini dapat mmenuhi kebutuhan untuk menabung, perencanaan keuangan, proteksi sekaligus investasi.
  • Pilihan dana investasi yang beragam, sesuai dengan besarnya toleransi terhadap risiko dan potensi keuntungan yang sesuai dengan keinginan anda.
  • Jumlah perlindungan jiwa dapat dipilih sesuai kebutuhan, dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
  • Kebebasan untuk melakukan penambahan maupun penarikan dana sewaktu-waktu dan perlindungan asuransi anda tetap berjalan.
  • Pertumbuhan dana investasi dapat dipantau setiap hari.

Resiko

Bancassurance merupakan produk investasi dengan potensi hasil yang lebih tinggi, namun dengan resiko investasi yang lebih besar dan hasil investasi tidak dijamin oleh bank.

Hak & Kewajiban Nasabah

Hak Nasabah

Mendapatkan perlindungan seperti yang tertera di polis asuransi yaitu:

  • Uang pertanggungan
  • Produk tertentu memberikan manfaat tambahan terhadap penyakit kritis, cacat tetap total, meninggal karena kecelakaan, rawat inap, dll
  • Mendapatkan informasi tentang perkembangan serta perubahan tentang bancassurance yang terkini

Kewajiban Nasabah

  • Membayar premi yang telah ditetapkan di awal secara berkala: tiap bulan, atau 6 buan, atau tahunan.
  • Memberitahukan ke perusahaan asuransi bila terdapat perubahan sehubungan dengan polis, seperti alamat tertanggung, atau kejadian yang menyebabkan perubahan kebijakan pola.

Tips: tentukan jenis investasi yang ssuai dengan rencana keuangan anda.

Sumber: Bank Indonesia

Add a comment Juni 23, 2009

MENGENAL BPR SYARIAH


BPR Syariah Melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

BPR syariah adalah salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan system syariah di Indonesia. aturan hokum mengenai BPR syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam system perbankan nasional, BPR syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sector UMK ini yang menjadikan BPR syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum/ Bank Umum Syariah. Dalam system perbankan syariah, BPR syariah merupakan salah satu bentuk BR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah.

Pelayanan BPR Syariah

BPR syariah terfokus untuk melayani Usaha MIkro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. BPR syariah memiliki petugas yang berfungsi sebagai aramada antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bias meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/took/rumah.

Produk BPR Syariah

Prinsip syariah dalam BPR syariah diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). BPR syariah mengelola dana masyarakat dengan system bagi hasil. Engan system bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPR syariah. Untuk itu, perlu disepakati nisbah (porsi) di awal transaksi. Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan di BPR syariah mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di BPR syariah.

Dalam transaksi pembiayaan (pinjaman), BPR syariah memberikan pembiayaan kepada UMK dengan system jual beli, bagi hasil, maupun sewa. Pilihan atas sistemsyariah tersebut sangat bergantung kepada jenis pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat kepada BPR syariah. Selain itu, BPR syariah juga bias melakukan praktik pegadaian yang dikelola dengan system syariah.

Usaha BPR Syariah

  1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk:
  1. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah
  2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
  3. Prinsip jual beli (murabahah, istishna’, salam)
  4. Prinsip sewa menyewa (ijarah)
  5. Prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah)
  6. Prinsip kebajikan (Qardh)
  1. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan:
  1. Menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito pada bank syariah lain.
  2. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan prinsip syariah.

Sumber: Bank Indonesia

Add a comment Juni 23, 2009

Laman

Kategori

Tautan

Meta

Kalender

Oktober 2017
S S R K J S M
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Most Recent Posts